dasar hukum illegal fishing
Penangkapan ikan secara illegal atau dikenal sebagai illegal fishing adalah aktivitas yang melanggar hukum yang telah ditetapkan pada perairan suatu negara yang berdaulat. Inilah menjadi permasalahan umum yang sering dialami Indonesia sebagai negara maritim. Namun, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur dan melawan illegal fishing. Dasar hukum yang menjadi landasan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing di Indonesia diantaranya Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939. Selain itu, terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. Undang-undang ini menjadi landasan yang kuat dalam penegakan hukum untuk menangani illegal fishing. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia atas perairannya dengan kapal laut asing. Aparat penegak hukum dapat mengambil segala tindakan terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh kapal yang tidak memiliki izin di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Satgas inilah yang memimpin penindakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku illegal fishing, termasuk denda yang signifikan, penyitaan kapal, dan penuntutan secara hukum. Meskipun melakukan penyidikan pada organisasi sebagai pelaku utama illegal fishing bukan merupakan suatu hal yang mudah, dengan dasar hukum yang tegas dan didukung dengan melakukan pendekatan multi-door antar Undang-Undang seperti dengan UU Perseroaan, UU ZEE, UU… serta UNCLOS 1982, Indonesia mampu memperkuat yurisdiksi untuk pencegahan dan pemberantasan illegal fishing di wilayah perairannya.